BP Haji ungkap kronologi isu pemangkasan 50 persen kuota haji 2026, soroti kinerja Kemenag

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Sabtu, 14 Juni 2025 | 17:36 WIB
Ilustrasi jemaah haji/umrah sedang berada di depan Ka’bah (Unsplash/Haidan)
Ilustrasi jemaah haji/umrah sedang berada di depan Ka’bah (Unsplash/Haidan)

GENMILENIAL.ID - Isu soal rencana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada tahun 2026 sempat mencuat dan menimbulkan kekhawatiran publik.

Kuota Indonesia saat ini tercatat sebanyak 221 ribu jemaah, terbanyak di dunia, atau sekitar 25 persen dari total kuota global.

Terkait isu tersebut, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan duduk perkaranya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.

Baca Juga: Ada jemaah haji Indonesia tak kebagian katering, Menag janjikan kompensasi uang

Menurut Dahnil, wacana pemangkasan kuota sempat disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi saat bertemu dengan Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf.

“Mereka (pemerintah Arab Saudi) menyampaikan bahwa tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, itu agak buruk,” ujar Dahnil.

Pemangkasan batal, Arab Saudi tunggu manajemen baru

Dahnil mengungkapkan bahwa rencana tersebut akhirnya dibatalkan, setelah Arab Saudi mengetahui bahwa pemerintah Indonesia akan membentuk lembaga baru setingkat kementerian untuk mengelola haji secara khusus, menggantikan peran dominan Kementerian Agama.

Baca Juga: Setelah Maung, Prabowo luncurkan 'Pandu' sebagai kendaraan taktis listrik buatan anak bangsa

“Presiden akan membentuk badan setingkat Kementerian Haji. Maka pemerintah Arab Saudi punya harapan pada manajemen baru itu,” ucap Dahnil.

Dengan terbentuknya lembaga baru ini, BP Haji optimistis penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih baik.

“Wacana pemotongan kuota tidak kami kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang dibentuk akan berkomitmen melakukan perbaikan,” tegas Dahnil.

Pernyataan ini menjadi klarifikasi penting di tengah polemik seputar keluhan jemaah terhadap layanan bus dan katering yang sebelumnya ramai dibahas selama pelaksanaan puncak haji 2025.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X