GENMILENIAL.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang diajukan sejumlah purnawirawan TNI.
Ia menegaskan bahwa sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara satu paket.
“Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat ditemui awak media usai salat Idul Adha di kediamannya, Solo, Jumat, 6 Juni 2025.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi merespons surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke MPR dan DPR RI.
Baca Juga: Pesan Idul Adha 2025 dari Presiden Prabowo: Teladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail
Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal, yakni Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto.
Jokowi membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan Filipina yang memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah.
“Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” ujarnya.
Meski demikian, Jokowi menilai munculnya usulan pemakzulan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik di era demokrasi.
Baca Juga: Kluivert puji pemain lokal usai libas China, tegaskan tak ada perbedaan dengan diaspora
“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja,” ucapnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Terdapat mekanisme ketatanegaraan dan syarat yang ketat untuk melengserkan presiden maupun wakil presiden.
“Pemakzulan itu harus karena presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Itu baru bisa,” tegas Jokowi.***
Artikel Terkait
Ingar tuntutan purnawirawan TNI minta Gibran mundur dari kursi jadi Wapres, Wiranto bongkar respon Prabowo
Soal tuntutan Gibran mundur dari kursi Wapres, Wiranto blak-blakan Prabowo takut warga RI ikut gaduh
Gibran beberkan laporan anggaran Rp17,1 triliun untuk perbaikan sekolah, ungkap negara telah biayai 8.500 mahasiswa LPDP di tahun 2024
Mahfud MD ungkap tidak peduli dugaan ijazah palsu Jokowi, tak akan pengaruhi kebijakan ayah Gibran saat jabat presiden
Kampung haji Indonesia disebut oleh Wapres Gibran dalam kunjungan ke Asrama Haji Medan, bagaimana perkembangan pembangunannya?
Soal surat pemakzulan Gibran dari FPP TNI, HNW: Sudah sampai ke MPR tapi proses masih panjang
Setwapres klarifikasi soal akun Instagram Gibran follow akun judol, ini penjelasannya