BGN sempat membantah adanya tindak korupsi di program MBG, KPK sampaikan asal informasinya

GENMILENIAL.ID - Ramainya berita mengenai adanya tindak korupsi akibat korupsi akibat ipemotongan dana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus dibahas.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mendapatkan informasi mengenai adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

Informasi tersebut masuk langsung kepada Ketua KPK secara pribadi, bukan melalui jalur pengaduan resmi.

"Ketua KPK mendapatkan info secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi," ungkap juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.

Baca Juga: Komentar lawas Kim Soo-hyun pada Kim Yoo-jung yang masih berusia 13 tahun mencuat lagi, mengaku tak sabar melihat sang aktris tumbuh dewasa

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dugaan pemotongan dana MBG. Namun, KPK tetap memantau pemberitaan media dan jalur informasi lainnya.

“Jadi belum ada aktivitas apa-apa terkait hal tersebut. Namun KPK tetap memantau baik dari media maupun jalur informasi. Bila memang ada aduan, maka akan ditindaklanjuti,” jelas Tessa.

Tessa menambahkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan penjelasan terkait informasi yang diterima Ketua KPK.

Dengan demikian, belum ada tindakan lebih lanjut yang diambil KPK terkait dugaan ini.

Baca Juga: Baim Wong mengaku mengantar sendiri anak-anaknya ke rumah Paula Verhoeven: Saya paksa ketemu, baru sampai udah nangis

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait dugaan pemotongan dana MBG yang berujung pada pengurangan porsi makanan.

“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo pada Jumat, 7 Maret 2025.

Menurut Setyo, pemotongan dana ini bukan terjadi di tingkat pusat, melainkan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair,” jelasnya.