Awalnya tidak disetujui, kini Pemprov DKI Jakarta tunggu kepastian program sarapan gratis yang sudah diizinkan BGN

Baca Juga: Saling sindir dan sebut reviewer makanan tidak etis, Nicky Tirta pilih gratiskan endorse UMKM setelah Tasyi Athasyia lapor polisi

Jika memang diperbolehkan, Pemprov DKI akan segera mengimplementasikannya tanpa menimbulkan polemik hukum atau kebijakan.

"Kan belum diputuskan. Saya ingin memastikan semua kebijakan yang diambil sudah benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Pramono.

Kendati demikian, Pramono tetap membuka opsi lain jika akhirnya program ini tidak mendapat restu penuh dari pemerintah pusat.

Salah satu alternatif yang disiapkan adalah memperkuat infrastruktur sekolah, khususnya dalam penyediaan sarana kantin sehat.***