IKN disebut akan mandek usai pemangkasan anggaran besar-besaran, Basuki malah sebut anggarannya akan ditambah

Anggaran ini akan digunakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Baca Juga: Pemeran Kang Gobang di preman pensiun wafat, tambah daftar aktor legend serial film Ikonik itu yang kini telah tiada

"Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif," jelas AHY.

Kepastian anggaran di tengah instruksi efisiensi

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak mengalami pemangkasan. 

Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons terhadap pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025 akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

Menurut Basuki, rapat terakhir terkait pembangunan IKN di Istana Kepresidenan telah dilakukan setelah Inpres tersebut diterbitkan. 

Baca Juga: Pentingnya sinergitas, IWOI Subang akan kawal 5 tahun kepemimpinan Reynaldy dan Agus Masykur Rosyadi

"Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada Beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dibuat sebelum rapat terbatas (ratas) IKN pada 21 Januari, sehingga penyesuaian anggaran masih dimungkinkan.

Proses penyesuaian anggaran OIKN

Sebagai langkah selanjutnya, OIKN akan bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memastikan penyesuaian anggaran. 

Basuki menyebutkan bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, OIKN mendapat alokasi dana sebesar Rp6,39 triliun. 

Baca Juga: Persikas Subang taklukan RANS Nusantara pada puncak klasemen Group K, ini skor yang didapat

Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun juga akan diberikan untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.