Elon Musk ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi setelah membubarkan Kementerian Pendidikan AS

Baca Juga: Kisah warga Gaza yang tolak rencana relokasi AS: Meskipun rusak akibat perang, kami tetap bertahan

Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu target utama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, untuk dibubarkan. 

Sebagai bagian dari upaya reformasi, puluhan karyawan kementerian tersebut telah diminta mengambil cuti berbayar, terutama mereka yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

Peran Elon Musk dalam pemerintahan Trump

Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, telah bergabung dalam pemerintahan Donald Trump sebagai 'pegawai pemerintah khusus.'

Status ini memungkinkan Musk bekerja untuk pemerintah federal tanpa menerima gaji serta dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gedung Putih. 

Baca Juga: Telisik geliat Trump ubah Gaza jadi tempat resort mewah layaknya ‘Mar-A-Lago’, begini kode dari Presiden AS itu

Forbes melaporkan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Musk telah terlibat dalam beberapa lembaga federal dalam beberapa hari terakhir.

Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa Musk bahkan telah diberikan alamat email resmi pemerintah serta ruang kantor di Gedung Putih. 

Namun, belum ada kepastian apakah Musk secara resmi menerima penunjukan ini. 

Gedung Putih juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut.

Musk dikabarkan juga tidak akan menerima bayaran untuk pekerjaannya di pemerintahan, yang berarti ia tidak wajib mengungkapkan laporan keuangan pribadinya. 

Baca Juga: Isu banyak mitra Makan Bergizi Gratis mundur karena tak dibayar, Badan Gizi Nasional: Sedang kami atur

Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa pegawai pemerintah hanya diwajibkan menyampaikan laporan keuangan jika mereka menerima gaji dan bekerja lebih dari 60 hari.

Sebagai pegawai pemerintah khusus, Musk akan tunduk pada sebagian besar aturan yang berlaku untuk pegawai federal, meskipun dengan beberapa pengecualian.