Setelah viral lakukan demo karena dugaan kekerasan, Menteri Satryo akhirnya berdamai dengan Neni Herlina

Sebelumnya, pada Senin, 20 Januari 2025, sebanyak 235 pegawai Kemendiktisaintek berpakaian hitam menggelar aksi demonstrasi. Mereka memprotes pemecatan Neni, yang dinilai tidak etis.

Baca Juga: Respons aduan masyarakat, Polsek Subang lakukan penyisiran dan penertiban lokasi yang diduga dijadikan tempat judi sabung ayam

Neni menyebut pemecatannya dipicu oleh konflik kecil terkait pergantian meja kerja di ruangan Menteri Satryo. 

Ia mengungkapkan bahwa permintaan penggantian meja itu berasal dari istri Satryo setelah pelantikan menteri.

“Waktu itu permintaan penggantian meja datang dari istrinya. Sejak saat itu, saya merasa sudah ‘ditandai’,” ujar Neni.

Ia juga mengaku dimarahi oleh Satryo terkait masalah tersebut dan diminta pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Bahkan, Satryo disebut mengungkapkan hal itu di depan staf dan pegawai magang.

Baca Juga: Polres Subang berhasil ungkap kasus sabu terbesar di awal tahun 2025 dengan berat 5,176 kilogram dan amankan 6 tersangka

“Beliau mengatakan hal itu di depan staf dan anak magang. Saya merasa itu sudah keterlaluan,” ungkap Neni.

DPR akan memanggil Menteri Satryo

Meski konflik antara Neni dan Menteri Satryo telah selesai, DPR Komisi X tetap akan memanggil Mendiktisaintek untuk rapat kerja (raker) pada Rabu, 22 Januari 2025.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa raker tersebut bertujuan membahas evaluasi kinerja dan anggaran 2024 serta persiapan program kerja dan anggaran tahun 2025.

Namun, Hetifah tidak menutup kemungkinan bahwa rapat tersebut juga akan menyinggung masalah yang terjadi di internal Kemendiktisaintek, termasuk aksi demonstrasi ASN.

Baca Juga: Kisruh soal STY yang disebut belum tanda tangan surat pemecatan PSSI, begini etika pemutusan kontrak di dunia sepak bola

“Permasalahan internal, seperti aksi demonstrasi ASN, mungkin saja akan ditanyakan pada raker nanti,” ujar Hetifah.

Ia menyayangkan konflik di internal Kemendiktisaintek dan berharap kementerian tersebut segera melakukan evaluasi transparan serta membuka ruang dialog persuasif agar masalah tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.