Menyoal dana makan bergizi gratis di Kendari yang masih pakai uang Prabowo, ke mana anggaran Rp71 triliun?

GENMILENIAL.ID - Senin, 6 Januari 2025 merupakan hari pertama diselenggarakannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ada satu hal yang jadi sorotan dan cukup menarik dalam pelaksanaan program ini.

Salah satunya adalah fakta bahwa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,, program ini dijalankan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.Kok bisa?

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Baca Juga: Melihat detail penurunan biaya haji 2025: Perbandingan dari tahun lalu hingga cerita Menag soal Prabowo

Program ini sempat menjadi perhatian publik karena dana yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 belum digunakan sepenuhnya di wilayah tersebut. 

Menurut Hasan, memang ada beberapa daerah yang belum memanfaatkan dana tersebut, termasuk Kendari. 

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," ujar Hasan pada Senin, 6 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa Dana MBG yang digunakan di Kendari berasal dari anggaran uji coba yang sebelumnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat.

Baca Juga: Menyelami sepak terjang Patrick Kluivert, sosok pelatih segudang pengalaman di Eropa yang bakal tukangi Timnas Indonesia

"Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," tambah Hasan. 

Untuk tahap berikutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kendari akan mulai menggunakan dana dari APBN yang telah disediakan negara untuk melanjutkan program tersebut. 

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.

Program MBG ini mulai dijalankan pada hari Senin, 6 Januari 2025, dan telah dimulai di 26 provinsi, termasuk Aceh, Kepulauan Riau, seluruh provinsi di Pulau Jawa.