GENMILENIAL.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya menyebut penggunaan APBN untuk proyek tersebut tidak tepat dan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan nasional.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Baca Juga: Patrick Kluivert di ujung tanduk: Gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia, kritik deras menghantam
Menurutnya, pemerintah hanya akan menyalurkan anggaran kepada program yang terbukti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan minim risiko penyimpangan.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.
Pernyataan Purbaya itu menandai berakhirnya dukungan pemerintah terhadap proyek ambisius yang sempat digadang-gadang menjadi magnet investasi baru di Tanah Air.
Baca Juga: Trump puji Prabowo di KTT Mesir: Babak baru diplomasi perdamaian Gaza
Lahir dari era Jokowi
Proyek family office pertama kali dicetuskan Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2024, ketika masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kala itu, Luhut menilai proyek tersebut dapat menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan internasional, serta menarik investasi besar ke Indonesia.
“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada awak media di Jakarta pada Mei 2024 lalu.
Baca Juga: DPR ingatkan Menkeu Purbaya tak komentari Kementerian lain, tapi dukung arah kebijakan ekonomi
Pemerintah saat itu memperkirakan skema tersebut dapat mendatangkan investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan.