Disindir Otto Hasibuan soal kisruh yang membuat sumpah advokatnya dibekukan, Razman minta maaf: Saya menerima dengan ikhlas

Sebelumnya, organisasi advokat DPN Peradi Bersatu telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembekuan berita acara sumpah Razman. 

Hal ini dilakukan setelah ia dianggap mengganggu jalannya persidangan dalam perkara pencemaran nama baik melawan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baca Juga: Retret kepala daerah banyak mengubah skema awal, efisiensi masih jadi alasannya, termasuk tidak bergabungnya para wakil kepala daerah

Razman pun kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengulang kesalahan serupa. "Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Insyaallah, seluruhnya akan kami taati," ujarnya usai sidang etik.

Bahkan, ia menyatakan dukungan terhadap penindakan tegas jika ada anggota tim kuasa hukumnya yang kembali menimbulkan kegaduhan di persidangan. 

"Kalau ada yang membuat kerusuhan lagi, saya akan minta supaya ditindak secara hukum," tegasnya.

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, turut menekankan pentingnya advokat dalam menjaga kode etik agar tidak merugikan kliennya.

Baca Juga: Razman Arif Nasution tidak diakui Universitas Ibnu Chaldun, ternyata sang pengacara pernah dilaporkan 2022 lalu karena pemalsuan ijazah

"Ya betapa pun hebatnya advokat, kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, dia berpotensi merugikan kliennya," ujar Otto Hasibuan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2025 di hadapan media.

Namun, Otto belum memberikan kepastian apakah permintaan maaf Razman cukup untuk memulihkan statusnya sebagai advokat. 

"Nanti suatu saat bisa kami jelaskan," ucapnya.

Sanksi untuk Tim Kuasa Hukum Razman

Tak hanya Razman, salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo, juga menghadapi sanksi berat setelah aksinya yang menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Razman Arif Nasution ngotot dampingi Vadel yang telah jadi tersangka, Hotman Paris: Sudah bukan pengacara

Firdaus diketahui sempat naik ke meja ruang sidang, yang dianggap sebagai pelanggaran etik serius.