Menimbang nasib Kurikulum Merdeka, ini yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

photo author
Abdul Rouf, Genmilenial
- Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:04 WIB
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti  (https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)

GENMILENIAL.ID – Wacana tentang perlu atau tidaknya pemerintahan baru untuk melanjutkan Kurikulum Merdeka mulai disuarakan oleh kalangan pendidikan.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berpendapat, Kurikulum Merdeka (Kurmer) yang dirancang di era pemerintahan Joko Widodo perlu dilanjutkan.

Tidak semestinya pergantian pemerintahan selalu identik dengan perubahan kurikulum.

Dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif jika kurikulum nasional berubah lagi seiring berjalannya pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran.

Baca Juga: Tertarik dengan marhaenisme, mantan Ketua DPRD Subang, H. Narca Sukanda memulai karir politik dari sekretaris ranting partai di Desa Citrajaya

Pemerintahan saat ini hanya perlu melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam implementasinya.

Kepala Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriyansyah, mengungkapkan, Kurikulum Merdeka pada hakikatnya perlu untuk terus dilanjutkan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Setidaknya, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintahan saat ini, yaitu pelaksanaan pelatihan secara adil dan merata bagi seluruh guru," kata Feriyansyah

Baca Juga: Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyyah gelar Media Gathering dengan para jurnalis Subang, perkenalkan Kampus 4 yang akan diresmikan pada bulan November

Menurutnya, berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh P2G terhadap guru di 26 provinsi pada Desember tahun lalu, diketahui sebanyak 83,4 persen guru merasa PMM menjadi beban yang mengganggu fokus mereka dalam mengajar.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan akan menginventarisir masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan pendidikan yang sudah berjalan.

"Kita akan menginventarisir masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini," kata Abdul Mu'ti

Pengurus PP Muhammadiyah itu juga mengaku tidak akan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak luas bagi dunia pendidikan.

Adapun tentang keberlanjutan Kurikulum Merdeka, ia mengatakan kebijakan itu masih baru dan belum semua satuan pendidikan mengimplementasikannya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Rouf

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X