Koordinasi Dilakukan Lewat Jalur Diplomatik
Sugiono mengatakan komunikasi dengan negara-negara tetangga telah dilakukan melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mencakup komunikasi diplomatik hingga hubungan langsung antarkepala negara.
“Tentu saja komunikasi dan koordinasi kita lakukan lewat berbagai jalur, baik itu jalur diplomatik maupun hubungan langsung antar kepala negara,” terang Sugiono.
Selain melalui jalur diplomatik, pemerintah juga melakukan koordinasi teknis untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut dilibatkan dalam langkah tersebut.
“Dan di sisi teknis, saya kira juga BNPB juga sudah melakukan langkah-langkah yang sifatnya koordinatif dalam rangka mengatasi situasi ini bersama-sama. Saya kira itu,” ujarnya.
Baca Juga: 12 Pekerja Di-PHK, SPN Subang bongkar dugaan intimidasi pengurus serikat di VinFast
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani karhutla sekaligus merespons dampak asap yang melintasi batas negara.
Parlemen Malaysia Sebelumnya Soroti Kabut Asap
Sebelumnya, anggota parlemen Malaysia Kalam Salan menarik perhatian saat menggunakan bahasa Jawa untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan kabut asap lintas negara.
Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Rabu 21 Oktober 2026, politikus dari daerah pemilihan Sabak Bernam itu meminta Indonesia segera menangani kebakaran hutan yang berulang kali memicu kabut asap hingga berdampak ke Malaysia.
Kalam juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk risiko gangguan pernapasan. Ia mendorong penguatan kerja sama regional agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.
Sorotan itu menambah perhatian terhadap penanganan karhutla yang membutuhkan koordinasi lintas negara. Pemerintah Indonesia menyatakan komunikasi diplomatik dan langkah teknis bersama BNPB terus dilakukan untuk menangani situasi tersebut.***