Bursah Zarnubi bicara demokrasi dan Pasal 33 UUD 1945
Dalam kesempatan yang sama, pendiri HUMANIKA Bursah Zarnubi menekankan pentingnya menjaga sistem demokrasi yang telah diperjuangkan para aktivis Reformasi 1998.
Bursah berharap pemerintahan Presiden Prabowo tetap dikawal sehingga upaya memperkenalkan dan menjaga demokrasi kepada generasi muda dapat terus berlanjut.
“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” kata Bursah dalam pidatonya.
Bursah kemudian mengaitkan pandangannya dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menurutnya semakin mempertegas prinsip dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal tersebut mengatur prinsip perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.
Salah satu kebijakan yang disampaikan Bursah adalah penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor dan impor berupa underinvoicing dan overinvoicing yang dinilai merugikan keuangan negara.
Ia juga menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program yang dikaitkan dengan asas kesejahteraan masyarakat.
Minta siklus pemerintahan lima tahun dijaga
Bursah juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga siklus pemerintahan selama lima tahun sebagai bagian dari keberlangsungan demokrasi.
Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program yang telah disusun.
“Jadi, bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” jelasnya.
Bursah kemudian meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk menjalankan kebijakan ekonominya.