Menurutnya, hasil pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
WTP sebagai bentuk pertanggungjawaban publik
Kang Rey menegaskan bahwa capaian WTP harus dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar simbol administratif.
“Ini adalah bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kerja setahun ini tidak ada hal krusial atau kerugian,” jelasnya.
Jadi alarm untuk semua lini
Lebih jauh, Kang Rey mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga kepala sekolah, agar menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar ke depan tata kelola keuangan semakin baik.
“Untuk seluruh OPD, camat, kepala desa, dan kepala sekolah, hasil ini harus jadi bahan evaluasi. Tahun depan harus lebih baik, lebih matang dalam perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.
Capaian WTP kedelapan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk tidak hanya mempertahankan predikat, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.***