Kebakaran TPA Jatiwaringin: Sentilan WALHI sebut kegagalan pengelolaan sampah

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan bahwa kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran telah berada pada kategori berbahaya.

“KLH/BPLH terus melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada kategori berbahaya dengan nilai melebihi 1.000 hingga 1.240 mikrogram per meter kubik,” demikian keterangan resmi KLH pada Jumat, 3 Juli 2026.

Baca Juga: Demokrat Subang soroti pentingnya pendidikan politik perempuan, kuota 30 persen jadi prioritas

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mendekati area tertentu serta membatasi aktivitas di luar ruangan guna mengurangi risiko kesehatan.

Upaya pemadaman terus dilakukan, termasuk melalui water bombing menggunakan helikopter untuk menjangkau titik api yang berada di dalam timbunan sampah.

Sementara itu, rencana hujan buatan belum dapat dilaksanakan karena kondisi awan belum memenuhi persyaratan teknis.

WALHI soroti sistem pengelolaan sampah

Kebakaran yang masih berlangsung ini turut mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Baca Juga: Viral warga tegur patwal mobil RI 21, berujung permintaan maaf dari petugas

Organisasi tersebut menilai kejadian ini sebagai konsekuensi dari sistem pengelolaan sampah yang belum optimal.

WALHI mencatat, setidaknya terdapat 154 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang muncul akibat dampak kebakaran.

“Selama metana terus diproduksi dalam sistem open dumping dan penumpukan sampah organik yang bercampur dengan jenis lainnya, kebakaran seperti ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan," ujar Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, Wahyu Eka Setyawan.

"Ini bukan kejadian tak terduga, melainkan akibat dari cara pengelolaan yang salah,” tambahnya.

Baca Juga: Kejagung ungkap ada peran oknum kolonel TNI aktif dalam kasus korupsi tata kelola MBG

Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang tidak dibenahi secara mendasar.