TNI ganti kembali sebutan KKB menjadi OPM

GENMILENIAL.ID - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kini kembali disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," kata Jenderal Agus Subiyanto dikutip dari Antaranews pada Kamis, 11 April 2024.

Sebagai informasi bahwa sebelumnya, Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021 telah menyepakati penyebutan OPM menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Saparatis Teroris (KST).

Namun sejak tanggal 5 April 2024. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM.

Baca Juga: Dirujak netizen ketahuan gunakan tabung gas 3 kg untuk warga miskin, Prilly Latuconsina sampaikan permintaan maaf

Menurut Panglima TNI, saat ini OPM sudah melakukan teror sudah melakukan teror terhadap warga sipil, melakukan pembunuhan terhadap para prajurit TNI, Polri dan juga masyarakat.

"Mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ungkapnya.

Lanjut Jenderal Agus, tindakan yang dilakukan oleh OPM dalam mengganggu aktivitas masyarakat serta TNI dan Polri, tidak boleh didiamkan saja, karena komplotan tersebut membawa senjata api.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tegasnya.

Baca Juga: Sebelum meninggal dunia, komedian Babe Cabita sempat sampaikan permintaaf maaf melalui media sosial pribadinya

Ia pun menuturkan bahwa TNI memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Walaupun dilakukan operasi bersenjata, TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial dalam membantu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Agus, banyak para prajurit TNI di Papua yang melakukan aktivitas sosial seperti mengajar, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua namun selalu diganggu oleh OPM.

"Tentara kita di sana ngajar, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, selalu diganggu. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat, masa harus didiamkan," tandasnya.