Tak hanya temuan klaster mewah, sidak Ombudsman ke Lapas Cibinong juga menguak minimnya pengawasan CCTV

Namun, menurut Mashudi, keinginan tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal karena tidak adanya anggaran pada tahun 2026.

“Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan ngeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada,” imbuhnya.

Mashudi juga menyebut keterbatasan anggaran tersebut menjadi hambatan dalam merealisasikan sistem pengawasan yang diinginkan.

“Kami ingin juga sentral command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami,” lanjutnya.

Baca Juga: Cek nominal PKH dan BPNT tahap 4, diproyeksikan bakal cair pertengahan November 2026

Lapas berupaya penuhi kebutuhan CCTV secara swadaya

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Mashudi menyebut masing-masing lapas dan rutan berupaya memenuhi kebutuhan jaringan CCTV di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami tidak ngeles, apa pun bentuknya. Kami masing-masing Kalapas berupaya ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” terang Mashudi.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan oleh jajaran lapas dan rutan sesuai kemampuan yang tersedia.

Baca Juga: Lagi tren di 2026, ini 7 rekomendasi motor listrik murah yang harganya mulai Rp9 juta

“Kita semuanya 2026 ada, namun ya yang dilakukan oleh Kalapas dan Rutan ya swadaya, semampunya yang ada bagaimana penempatan yang ada di tempat lapas,” sambungnya.

RDP lanjutan dari sidak Ombudsman

RDP bersama Komisi XIII DPR RI tersebut merupakan lanjutan dari sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026 di Lapas Cibinong.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman mengklaim telah dihalang-halangi oleh pihak lapas.

Ombudsman juga menemukan klaster hunian mewah dengan standar apartemen di area lapas.