“Intinya, setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk menggaji ASN harus memberi output yang jelas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut para pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya reformasi birokrasi yang dikawal langsung oleh kepala daerah.***