GENMILENIAL.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pengunjung di kawasan wisata super prioritas Labuan Bajo, khususnya dalam menyikapi konsentrasi wisatawan yang masih menumpuk di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Sabtu, 5 Juli 2025, dengan melibatkan BPOLBF dan sejumlah pemangku kepentingan strategis.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menyebut bahwa saat ini 82 persen kunjungan wisatawan di Labuan Bajo masih terpusat di TNK, sementara hanya 18 persen yang tersebar ke wilayah daratan (mainland).
Baca Juga: Viral wanita lompat dari lantai 19 Kalibata City, Polisi: Kaget ada orang tak dikenal di kamar
“Yang terpenting sekarang adalah visitor management, bukan hanya soal jumlah wisatawan, tapi distribusinya. Kami ingin dorong kawasan darat lebih hidup,” ujar Hariyanto.
Ia menegaskan bahwa Labuan Bajo tidak boleh mengulang kesalahan Bali yang kini menghadapi potensi over-tourism. Karena itu, strategi distribusi wisatawan ke luar TNK menjadi isu nasional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah.
“Target kita ke depan adalah bagaimana kunjungan wisata tidak hanya numpuk di TNK. Kami ingin lebih banyak pengunjung ke destinasi darat, termasuk Parapuar,” jelasnya.
Baca Juga: IFG rayakan 10 Muharram bersama anak yatim dan Dhuafa: Satu hari bersama, seribu makna bahagia
Ia juga menyebut adanya perubahan proporsi wisatawan pascapandemi. Saat ini, wisatawan asing mendominasi hingga 67 persen, berbanding terbalik dengan masa pandemi yang didominasi wisatawan domestik.
Diskusi tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi konkret yang dipaparkan oleh Plt Dirut BPOLBF, Dwi Marhen Yono, antara lain:
- Penetapan panduan do’s and don’ts di kawasan wisata.
- Pemetaan zona perairan untuk keselamatan kapal wisata.
- Pengembangan kawasan otoritatif Parapuar dengan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
- Pementasan budaya khas Manggarai di darat sebagai alternatif atraksi wisata.
- Sinergi lintas sektor untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi premium dan berkelanjutan.
Baca Juga: Dari Palu ke Seoul, mantan reporter TV Indonesia tampil sebagai anchor di KBS News Korea Selatan
Kegiatan ini juga menghadirkan Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, serta CEO Atourin, Benarivo Triadi Putra, yang menekankan pentingnya pendekatan digital dan peran komunitas lokal dalam mengelola persebaran wisatawan.
FGD ini menegaskan bahwa untuk menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pariwisata, distribusi kunjungan wisatawan di luar TNK adalah prioritas utama, bukan sekadar mengejar angka kunjungan semata.***