#hukum tata negara

Mahfud MD: Penarikan Polri dari jabatan sipil tak perlu tunggu PP baru, putusan MK sudah mengikat

News

Mahfud MD: Penarikan Polri dari jabatan sipil tak perlu tunggu PP baru, putusan MK sudah mengikat

Kamis, 20 November 2025 | 12:41 WIB
Pakar Hukum Tata Negara ini sebut korupsi politik lebih berbahaya dan punya dampak lebih kompleks, harus ada gerakan sosial untuk menghapusnya!

Kampus

Pakar Hukum Tata Negara ini sebut korupsi politik lebih berbahaya dan punya dampak lebih kompleks, harus ada gerakan sosial untuk menghapusnya!

Rabu, 23 Oktober 2024 | 20:53 WIB

Terpopuler

1

Warga Sidajaya gotong royong cor jalan 600 meter, akses petani dua dusun jadi perhatian
2

Tragis! Wanita 25 tahun tewas usai tergelincir di Air Terjun Robo Harau
3

Dua OTT KPK dalam sepekan, dana bencana dan dugaan suap BPK jadi sorotan
4

Kejagung tangkap bos tambang berinisial DS, diduga rugikan negara Rp401 miliar
5

Tuntut pembayaran restitusi Rp25 miliar dari Mario Dandy, David Ozora: Kalau enggak bisa, tambahin hukuman penjara
6

Gebrakan baru MG! MGS6 EV resmi meluncur di Indonesia, SUV listrik garang berdaya jelajah 605 km
7

Sekolah bisa terapkan MBG prasmanan, BGN ungkap syarat dan aturan porsinya
8

Alih fungsi 13,4 hektare sawah untuk Pertamina, Subang minta irigasi dan pompa diperbaiki
9

OTT Bupati Klaten: KPK ungkap 5 klaster kasus dan sudah tetapkan tersangka
10

Duduk perkara kasus Bupati Klaten dalam OTT KPK, ada uang Rp1 miliar dan 20 orang yang diamankan
X