GENMILENIAL.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menanggapi keluhan sejumlah atlet terkait bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh–Sumut 2024 yang belum cair hingga saat ini.
Isu tersebut sempat ramai di media sosial, terutama setelah beberapa atlet dari sejumlah provinsi mengungkapkan bahwa mereka belum menerima bonus yang dijanjikan pasca-PON.
Menanggapi hal itu, Menpora Dito menegaskan bahwa pemberian bonus merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Menpora soal padel kena pajak 10 persen: Ada potensi ekonomi, pemerintah punya hak ambil kontribusi
“Jadi untuk bonus atlet PON ya, ini mungkin ada di Riau, terus juga ramai di Sulawesi Selatan, dan kalau nggak salah ada satu provinsi lagi. Saya agak lupa, tapi kami sudah melakukan asistensi,” ujar Dito di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Juli 2025.
“Memang tanggung jawab daerah, karena kalau bonus, itu tanggung jawab APBD,” lanjutnya.
Dito mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan di beberapa daerah kemungkinan juga disebabkan oleh adanya masa transisi kepemimpinan di tingkat provinsi, dari pejabat (Pj) gubernur ke gubernur definitif.
“Ini ada kendala karena transisi kepemimpinan di daerah, dari yang tadinya Pj menjadi gubernur definitif. Dan ini masing-masing memiliki tata kelola penganggaran yang berbeda-beda,” terang Menpora.
Baca Juga: Fenomena kerumunan serba putih di Puncak Gunung Lawu: Dua versi kronologi pendaki jadi petunjuk
Meskipun demikian, Dito memastikan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap aktif memantau dan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah agar bonus tersebut bisa segera disalurkan.
“Tapi prinsipnya kami selaku Kemenpora, setiap hari melakukan asistensi dan monitoring proses yang sudah dilakukan pemda-pemda yang ada terkait hal itu,” pungkasnya.***